Bappebti Diduga Lakukan Malaadministrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman mendalami dugaan malaadministrasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam proses pembentukan ekosistem aset kripto di Tanah Air, terutama bursa kripto.

Hal tersebut disampaikan anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika saat melakukan kunjungan ke Bappebti di Jakarta, Kamis (2/2/2023). Yeka berkunjung ke Bappebti seusai mendapatkan laporan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi yang dilakukan Bappebti.

Proses pengurusan izin bursa kripto dimulai sejak 2020 dan ditargetkan terbentuk pada akhir 2021. Namun, sampai awal Februari 2023, bursa kripto belum juga terbentuk. Dalam kasus ini, Bappebti diduga membuat permohonan izin pendirian perusahaan aset kripto berlarut-larut. Sampai saat ini Bappebti belum menyatakan menerima atau menolak untuk memberi izin pendirian bursa kripto.

"Dugaan potensi malaadministrasinya ada, karena persyaratan dan prosedur, berdasarkan pemeriksaan (ke pelapor, Red), sudah terpenuhi semua, tetapi perizinannya belum diberikan: apakah diterima atau ditolak," ujar Yeka.

Aset kripto menunjukkan perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Pada 2021, nilai transaksinya mencapai Rp 859,4 triliun dan jumlah investornya juga berkembang pesat, bahkan menyalip jumlah investor di bursa saham.

Hingga Desember 2022, penerimaan pajak negara dari perdagangan kripto mencapai Rp 246,45 miliar.

Presiden Joko Widodo berulang kali telah menginstruksikan agar kemudahan perizinan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia untuk mendorong geliat dan pertumbuhan usaha. Dengan perkembangan pesat aset serta investor kripto di Tanah Air, pembentukan bursa menjadi salah satu prioritas yang harus segera direalisasikan oleh Bappebti.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini